Sulbar.Beritanasional.id – Pengawasan adalah sebuah upaya strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan anti korupsi di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, untuk itu Itwasda Polda Sulbar terus berupaya meningkatkan kapabilitas aparat yang terkait fungsi pengawasan di lingkungannya.
Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menyelenggarakan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2020 yang akan berlangsung mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 di Aula Arya Guna Mapolda Sulbar, Kamis (5/3/20).
Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno, M.Si yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan peningkatkan kemampuan di bidang pengawasan memang sangat diperlukan.
“Bukan saja yang bersifat represif, tetapi juga yang bersifat preventif untuk mewujudkan Polda Sulbar yang Promoter (profesional, modern dan terpercaya)”, Tutur Kapolda.
Masih kata Kapolda, Inspektorat selaku Apip di lingkungan kepolisian membantu kapolda dalam menyelenggarakan pengawasan di lingkungan polri guna memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta melaksanakan pendampingan kegiatan pengawasan pada satker.
Kapolri telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas dimana program ke-7 adalah penguatan pengawasan.
Disamping itu, dalam upaya pencegahan korupsi, kapolri telah menerbitkan Perkap No. 8 tahun 2017, tentang LHKPN di lingkungan Polri, peraturan Kapolri No. 9 tahun 2017, tentang usaha bagi anggota polri, perkap no. 10 tahun 2017, tentang kepemilikan barang tergolong mewah oleh pegawai negeri pada polri, surat edaran kapolri nomor se/8/x/2015, tentang petunjuk dan arahan pencegahan benturan kepentingan, surat edaran kapolri nomor se/9/xi/2015, tentang petunjuk dan arahan pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
Atas upaya pencegahan tersebut pada peringatan hari anti korupsi sedunia tahun 2017, KPK telah memberikan penghargaan kepada Kapolri sebagai pejabat yang berkomitmen tinggi dalam penyampaian gratifikasi, selain itu polri juga mendapat penghargaan sebagai institusi yang berkomitmen tinggi dalam penyampaian LHKPN kepada KPK-RI.
Hasil capaian ini merupakan salah satu keberhasilan fungsi inspektorat dalam melakukan pengawasan kinerja polri, yang tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk kedepannya.
Adapun output yang diinginkan adalah meningkatnya efektifitas pelaksanaan tupoksi Polri dan pengelolaan keuangan Polri, meningkatnya kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terpenuhinya kapabilitas Apip yang integrited dan meningkatnya status opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga menghasilkan insan bhayangkara yang bersih dan bebas dari KKN.
Mengakhiri arahan dan sambutannya, Kapolda Sulbar juga meminta kepada seluruh peserta untuk betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga terwujud pengawas yang profesional.
Sementara itu, Irwasda Kombes Pol Muhammad Setyobudi Dwiputro, SIK, M.Si menyambung arahan Kapolda mengatakan SPIP bukan sekadar hard control, tetapi juga harus didukung dengan soft control, yaitu komitmen, integritas, etika, moral, kejujuran, disiplin dan kompetensi para pimpinan dan anggota.
Di samping itu, dukungan Teknologi Informasi (IT) sebagai proses yang terintegrasi, tentu tidak terpisahkan dari SPIP itu sendiri. Untuk semua itu, kami percaya bahwa Polda Sulbar dengan pengawasannya yang andal, dapat mewujudkan kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya”, Kata Irwasda.
Humas Polda Sulbar
