BeritaNasional.ID.Selayar – Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) diikuti oleh 102 orang peserta terdiri dari puluhan Kades dan BPD asal Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlangsung di hotel Grand Asia, Makassar pada 28-31 Juli 2021 lalu. kini menuai kritikan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pantauan dimedia sosial grup-grup Selayar sangat jelas (red) bervariasi dengan menyorot pelaksanaan Bimtek ini di Makassar. Sebagian komentar menyorot dugaan pelanggaran PPKM di Makassar dengan berkumpul di hotel Grand Asia dan sebagian lagi kemudian menyorot mengenai mahalnya harga yang di bandrol ke 102 peserta.
Hebohnya pemberitaan media mengenai hal ini juga menuai saling klarifikasi pemberitaan dan kalimat dengan mempertegas bahwa pelaksanaan kemudian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya yang belum terjawab adalah sumber anggaran pelaksaaannya yang dipungut dari peserta, yang nota bene adalah Kepala Desa dan BPD. tentu saja menjadi keharusan dalam aturan jika perjalanan peserta akan ditanggung. Kendati demikian belum ada yang pasti apakah anggaran yang digunakan adalah uang pribadi masing-masing peserta atau uang yang akan dibebankan kepada kas desa. Entahlah dan belum terjawab dalam konfirmasi awal sebelumnya.
Viralnya pelaksanaan Bimtek Kades dan BPD asal Selayar di Makassar juga mendapat perhatian warga Selayar. Disejumlah tempat terdengar hal ini menjadi perbincangan. Misalnya disejumlah pojok warkop dibilangan Benteng Selayar.
Awak media mendengar hal ini menjadi perbincangan dengan menyorot lokasi pelaksanaan. Malah ada yang kemudian menyebut, bahwa hal ini telah aman dan telah diklarifikasi oleh pelaksana. Namun entah siapa yang dimaksud telah mengklarifikasinya dan apa yang dimaksud aman”.
Sementara itu sejumlah konfirmasi balik melalui pesan singkat wa dan telepon ke awak-awak media yang mengangkat pemberitaan Bimtek ditengah Pandemi” ini, telah menjadi jawaban kalau pemberitaan Bimtek tersebut menyimpan sesuatu yang penting untuk diulas dan diluruskan.
Termasuk adanya konfirmasi tentang aturan PPKM di Makassar, dilokasi pelaksaaan Bimtek dan konfirmasi mengenai penggunaan dana desa di Kepulauan Selayar yang juga perlu dibedah pemanfaatannya. Sayangnya karena awak media cukup kesulitan mencari konfirmasi ke nara sumber yang kompatibel dan terkait dengan pemberitaan.
Diantaranya penanganan pembiayaan pengadaan buku iqra dan info mengenai pemanfaatan anggaran covid – 19 di desa. Dimana terdengar informasi kalau pemanfataan anggaran covid-19 tersebut digunakan untuk membeli hand spryaer penyemprot desinfektan, dengan harga yang selangit,
Namun hal ini masih sebatas wacana dan masih sementara investigasi ke desa-desa, apakah terlaksana atau belum. Namun wacana ini telah dibenarkan oleh seorang perangkat desa yang tidak mau disebut jadi dirinya, bahwa kegiatan tersebut diprotes dan disoroti oleh pihak Inspektorat, sehingga belum pasti bisa dilaksanakan oleh seluruh desa, karena harganya selangit dan desa hanya menerima barang. Kami belum tahu apakah jadi atau tidak barang ini, ujar perangkat desa tersebut (3/8).Â
Viralnya bimtek kades dan BPD asal Selayar ditengah PPKM Makassar telah merembes pada ramainya pembahasan dan obrolan penggunaan anggaran desa di 81 Desa di Kepulauan Selayar. Data yang diterima tercatat 85 Miliar lebih Anggaran APBN digelontorkan untuk membiayai kesejahteraan warga desa. Anggaran ini diluar anggaran APBD yang juga digelontorkan ke desa, sehingga setiap desa saat ini mengelola kurang lebih 1 sampai 2 Miliar pertahun untuk kesejahteraan warga desa.
Sayangnya karena hingga pertengahan tahun 2021 ini, sejumlah Kades disebut-sebut terganjal penegakan hukum yang saat ini masih berproses. Sumber di Mapolres Kepulauan Selayar menyebut ada 5 proses hukum terkait Desa di Kepulauan Selayar sementara berproses, sementara yang lainya telah di rutankan. Apakah masih akan ada tambahan selanjutnya ? semoga tidak ada lagi, ujar salah seorang pengunjung warkop di selatan Benteng Selayar. (Andi).
