Bupati Sidrap Dollah Mando Imbau Wajib Pungut Dukung Pajak Online
BeritaNasional. ID, Sidrap – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap, kembali mengundang para Wajib Pungut (Wapu) Pajak di wilayahnya untuk mengikuti sosialisasi penerapan pajak sistem online, Selasa 17 September 2019.
Wajub Pungut yang terdiri pemilik restoran, hotel dan tempat hiburan tersebut mengikuti kegiatan di Aula Kompleks SKPD Sidrap. Selain para Wajib pungut, sosialisasi juga dihadiri para Camat, OPD terkait dan KNPI dan Kadin Sidrap.
Bupati Sidrap, H Dollah Mando membuka sekaligus mengikuti sosialisasi sampai selesai. Turut hadir di kesempatan itu, Kepala Cabang Bank Sulselbar, Subagyo, Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Pajak (KP2KP) Sidrap Moh Ali Imron, Kasdim 1420, Mayor Sudirman SS dan Kabag Ops Polres Sidrap, Kompol Soma.
Dalam sambutannya, Bupati Sidrap Dollah Mando mengingatkan aturan pajak restoran, hotel dan tempat hiburan berlaku secara Nasional, dan mengamanahkan wajib pungut proaktif mendukung pajak tersebut.
“Aturan ini bukan hanya berlaku di Sidenreng Rappang tapi seluruh Indonesia, di mana yang membayar bukan pemilik warung, tapi pembeli,” kata Dollah Mando
Dollah Mando mengimbau para Wajub pungut dapat menaati aturan demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidrap tersebut.
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini menumbuhkan kesadaran bersama, sehingga PAD bisa meningkat demi pembangunan Sidrap ke depan,” ujar Dollah Mando.
Kepala BPKD Sidrap, Nasruddin Waris mengungkap, di Kabupaten Sidrap terdapat 180 Wapu. Saat ini, perangkat Mobile Payment Online Sistem (MPOS) yang diterima dari Bank Sulselbar sebanyak 32 unit.
Dari jumlah tersebut, 29 telah terpasang dan 3 dalam proses pemasangan. “Berdasar monitoring terhadap alat telah terpasang, yang aktif baru16 unit , selebihnya kadang-kadang aktif bahkan ada yang tidak aktif. Ini akan Kita dorong terus agar penggunaannya maksimal,” kata Nasruddin.
Sementara Kabid Pendapatan BPKD Sidrap, Muhammad Yusuf DM memaparkan, alat MPOS merupakan sistem pemungutan pajak yang adil karena pajak yang dibayar sesuai dengan transaksi yang terjadi.
“Alat ini menghitung sesuai transaksi, sehingga adil bagi wajib pungut pajak, adil pula bagi pemerintah,” ungkap Yusuf DM
Ia menambahkan, alat tersebut tersambung secara online dan terpantau langsung oleh KPK. “Bukan menakut-nakuti, tapi hal ini demi optimalisasi penggunaan alat dan optimalisasi pajak,” kunci Yusuf DM.
Sebagai informasi, di tempat yang sama Bulan Juli lalu, BPKD Sidrap juga melakukan sosialisasi serupa dihadiri para wajib pungut. BPKD juga memfasilitasi wajib pungut mendengar langsung pemaparan KPK RI terkait pajak online tersebut di Kota Palopo, pertengahan Agustus 2019.
(Risal Bakri)
