BERITANASIONAL.ID, ACEH TAMIANG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) H. Sudirman alias Haji Uma menyoroti pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) para Datok Penghulu (Geuchik) ke luar daerah dibiayai Dana Desa (DD) namun dinilai kurang efektif.
Pasalnya Bimtek keluar daerah dalam beberapa tahun ini sangat menguras alokasi anggaran Dana Desa yang diduga tidak serta merta mampu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) para kepala desa serta peserta Bimtek lainnya.
“Saya tahu betul hari ini banyak datok penghulu yang menggunakan dana desa tapi mempihaktigakan dalam pelaporan dana desa, itu ironisnya. Ada jokinya, joki untuk membuat pelaporan dana desa,” kata Haji Uma kepada wartawan saat kunker ke Aceh Tamiang, Selasa (11/10/2022).
Terkait dengan SDM, Haji Uma tidak menafikan ini justru wajib menjadi sebuah tolok ukur seorang pemimpin. Namun seandainya kegiatan bimtek kades ini dilaksankan di daerah terkait dengan meningkatkan efek elektabilitas kemampuan yang mumpuni tidak harus ke luar Aceh.
Dalam hal pelaksanaan Bimtek, Haji Uma yang duduk di Komite 4 membidangi Anggaran Negara menyarankan agar pemerintah daerah mengundang para pakar, tokoh-tokoh nasional dan akademisi yang bisa mengajarkan kepada perangkat desa tentang manajemen dan pembukuan tertib administrasi program ADD.
“Gak ada aturan mesti keluar daerah. Kan, bisa diundang narasumber yang kredibel memiliki kapabilitas baik di tingkat desa, kecamatan hingga kebupaten. Biayanya lebih hemat tapi menghasilkan pelatihan bimtek lebih berbobot sehingga efektif. Karena yang kita perlukan mereka paham mengatur manajemen pola pembukuan untuk pelaporan realisasi dana desa,” ujar Haji Uma.
Menurut Sudirman bimtek itu sebuah keniscayaan bisa dilaksanakan sepanjang itu untuk membina kemampuan skill perangkat desa boleh saja, asal itu efektif dan dilakukan secara profesional.
Haji Uma mengatakan efektifnya adalah betul-betul tupoksinya untuk meningkatkan elektabilitas, kemampuan dalam mengelolah anggaran pemerintahan dan yakin betul output input itu bisa dipertangung jawabkan kepada masyarakat dan negara secara proporsional.
“Tidak lari ketempat-tempat lain, betul betul komprehensif tidak banyak terbuang uang, itu yang diharapkan pemerintah karena itu uang rakyat tidak boleh kita gunakan dengan menggunakan modus apapun,” tegas Haji Uma.
“Jika outputnya tidak kelihatan sama sekali, makan pihaknya akan mendesak BPK Provinsi untuk melakukan evaluasi alasannya kades ke luar daerah untuk mempelajari satu kompetensi coba ditunjukan outputnya seperti apa. Sebaliknya kalau memang dengan dana begitu besar yang dikeluarkan namun outputnya dan inkamnya ada dipersilahkan.
“Karena ini ada masukan yang kami terima dari video yang beredar kami lihat sangat ironis dan menyedihkan. Diundangan bimtek itu dua orang tapi 10 orang yang tersebar. Itulah makanya menjadi suatu kegelisahan saya harus berkoordinasi dengan Menteri terkait minta untuk ditertibkan. Jadi dengan semangat kewajaran dan kepatutat guna menjaga transparansi dan efektivitas dana desa ini,” pungkas Haji Uma.
Selama turun reses di Aceh Tamiang, Haji Uma beserta sejumlah staf ahlinya sempat menggelar rapat di Kantor Dinas PMKPPKB menyerap keluhan dan masukan seputar aturan dan mekanisme penggunaan dana desa. Kemudian Haji Uma juga bertemu Bupati Aceh Tamiang masih membahas tentang penggunaan dana desa sesuai aturan juknis yang ditetapkan pemerintah secara nasional.
Sebelumnya Kepala Dinas PMKPPKB Aceh Tamiang, Mix Donal mengatakan, kedatangan anggota DPD RI Haji Uma ke dinasnya sifatnya mendadak tidak ada direncanakan. Diakui Haji Uma sangat respon terhadap berbagai dinamika yang terjadi di Aceh terutama tentang masalah dana desa.
Menurutnya dana desa memang lagi seksi untuk dibahas terutama tentang masalah aturan penggunaan tiga Kementerian yang dianggap ambigu sehingga masih banyak yang harus disikapi.
Selain itu, sebut Mix Dinal soal BLT ADD, wilayah desa dalam HGU, bimtek hingga dana BUMK juga dibahas.
Sementara dalam hal bimtek, meski menuai sorotan rawan jadi masalah, tapi Mix Donald mengklaim sejauh ini masih sebatas wajar.
“Sejauh ini tidak ada yang melanggar aturan. Kalau ada kami tidak tolerir. Kalau bimtek itu masih diperbolehkan ada dalam aturan kami tetap laksanakan, kalau tidak jangan, kami tidak berikan,” jelas Mix Donal. ()
