BeritaNasional.ID.Makassar – Ditengah kebijakan Presiden RI memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disejumlah daerah di tanah air, untuk membatasi penyebaran virus covid-19, malah beredar pemberitaan mengenai 102 kepala desa dan Bpd asal Kabupaten Kepulauan Selayar berkumpul melaksanakan Bimtek disalah satu hotel di Makassar, dengan anggaran ratusan juta rupiah.
Pemberitaan tersebut kemudian mencuat dan menjadi sorotan publik di Selayar. ” Bisanya mereka masih berpikir Bimtek menghabiskan ratusan juta rupiah ditengah masyarakat Selayar mengap-mengap terdampak pandemi dan PPKM, dan mereka dinilai telah membobol kebijakan PPKM Pemkot Makassar. Apa ini tidak ketahuan pemerintahnya ya ? ujar Faiz Al Farizi, Pemerhati Pembangunan Selayar, Senin (2/8).
Faiz melanjutkan kalau Makassar itu daerah zona merah di Sulawesi Selatan, semua orang tahu, dan Pemerintah Kotanya sangat ketat, lalu kenapa 102 orang peserta Bimtek asal Selayar ini bisa lolos berkumul ? tanyanya lagi. Atau mungkin karena pemerintah sampai tidak ditindaki ya ? tanyanya terus.
Sebelumnya diberitakan bahwa pelaksanaan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) diikuti oleh 102 orang peserta terdiri dari puluhan Kades dan BPD asal Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlangsung di hotel Grand Asia, Makassar pada 28-31 Juli 2021,
Pemberitaan mengenai hal ini mendapat sorotan tajam dari warga Selayar, khususnya para netizen yang mengaitkan dengan kebijakan pemberlakuan PPKM dan kegiatan mereka berkumpul, walaupun disebutkan bahwa dalam kegiatan tersebut tetap diterapkan protokol kesehatan.
Lalu siapa yang memberi izin terkait hal ini, seharusnya tidak diberi izin seperti saat masyarakat membutuhkan izin pesta dengan alasan dilarang kumpul-kumpul. Seyogyanya Pemkab Kepulauan Selayar bisa menahan diri untuk membuat acara yang dihadiri sampai 102 orang didaerah zona merah. Inikan memberi contoh namanya, ujar Faiz.
Lalu mana penegasan PPKM level-level yang menjadi kebijakan kedua petinggi daerah ini ? Apakah Pak Jokowi tahu ? ataukan Pak Luhut juga sudah tahu ? lalu apa alasan mereka tidak bisa menunda Bimtek pengelolaan dana desa di Selayar ? Bukankah semua sudah berkoar-koar untuk menahan laju pandemi covid-19 ?. Mana buktinya ? Bimtek itu ? ujar Faiz mencecar lantang dihadapan awak media di bilangan Benteng Kepulauan Selayar.
Atau mungkin betul tujuan pelaksanaanya demi kesejahteraan warga desa, mereka para peserta rela dan berani mengikuti acara walaupun mereka tahu kalau Kota Makassar adalah zona merah penyebaran virus corona, pungkas Faiz.
Khusus untuk hal ini semua pihak yang layak dijadikan nara sumber memilih diam dan tidak mau berkomentar. Diantaranya Kadis PMD Pemkab Kepulauan Selayar, yang hadir membuka acara tersebut serta seorang pejabat Kejaksaaan Negeri Selayar.
Sementara itu beredar informasi bahwa kegiatan yang diketahui Dinas PMD Kepulauan Selayar menggandeng pihak ketiga pelaksana yang memungut biaya administrasi peserta sebesar 4,5 juta per satu peserta. Dan dari hasil konfirmasi ke Panitia, menyebut bahwa tercatat ada 102 peserta. Namun belum diketahui apakah anggara tersebut adalah dana desa atau biaya pribadi masing-masing peserta. (Andi).Â
