Advetorial DPRD Wajo-BeritaNasional.ID,—Rendahnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) oleh unit pengelola lingkup pemerintah Kabupaten Wajo, dapat sorotan dari dewan.
Sorotan salah satunya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP). Diketahui realisasi PADnya pada triwulan kedua hingga 30 Juni 2019 baru 8,48 persen atau Rp 253,48 juta. Jumlah itu masih sangat jauh dari 50 persen dari target 2,99 Milyar.
Sorotan itu datangnya dari Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda, menurutnya penerimaan PAD Dinas PM-PTSP seharusnya sudah lebih atau mendekati 50 persen dari targetnya.
“Kalau sudah triwulan ketiga, setidaknya sekitar Rp 1,40 milyar sudah masuk,”kritik AGM sapaan Andi Gusti Makkarodda.(22/7).
AGM menilai, rendahnya PAD tersebut diduga karena tidak akuratnya data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi sumber restribusi.
“Hal tersebut terbukti karena tahun 2016 malah melampaui target karena IMB dari PT. South Sulawesi LNG (SS LNG) di Langkenna terbayarkan Rp 1 Milyar, akan tetapi Tahun selanjutnya tidak tercapai karena sebelumnya diperkirakan ada pembangunan lagi di SS LNG namun tidak terealisasi karena persoalan IMB,”paparnya.
Untuk diketahui sebelumnya Dinas PM-PTSP di Tahun 2016 mencapai target PAD, namun tahun 2018 tidak tercapai karena PADnya hanya 14,39 persen atau Rp 430,5 juta, sedangkan targetnya 2,9 Milyar lebih dan tahun 2019 sudah berjalan ke triwulan ke tiga namun masih jauh dari 50 persen dari PAD yang ditentukan.
(Humas dan Protokoler DPRD Wajo)
