Tiga Aktivis Kertosono Minta Pemkab Nganjuk Transparan Anggaran Covid-19 Serta Kisruhnya Bansos
BeritaNasional.ID, NGANJUK – Menghadapi tantangan besar untuk melawan dan menghentikan pensebaran covid-19 di Kabupaten Nganjuk, tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja. Namun juga diperlukan keikutsertaan dari elemen masyarakat. Seperti halnya tiga aktivis Kertosono perlu bersatu dan terlibat dalam gerakan penanganan pandemi covid-19, agar terbuka dan transparan, terkait anggaran dalam penanggulangan virus tersebut.
Menurut Gabungan Aktivis Kertosono (GAK) yang diketuai Djulianto, ada ketidak seriusan dari Gugus Tugas Covid-19 dan Baksos di Kabupaten Nganjuk.
“Gugus Tugas Covid-19 bekerja dengan baik, dan transparan dalam penanggulangan dan penanganan virus corona (covid-19). Apalagi jika penggunaan anggaran yang sudah ada trasparan pada masyarakat ,” sergah Djoelianto kepada media ini, Selasa (12/5/20).
Dikatakan Djoelianto, kisruhnya anggaran ADD dan DD yang susut dari pagu sebagaimana ditetapkan sekitar Rp. 10.800.000,00 untuk add dan Rp. 40.000.000,00 untuk DD, sudah jelas dampaknya.
“Yaitu carut marutnya masalah anggaran membuat masyarakat Nganjuk was-was. Terlebih bagi para petugas kesehatan, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19, terancam terkena dampak. Bahkan keberadaan pengadaan sampai saat ini, ibarat diberikan kepada yang bermasalah, bukan kepada yang memiliki kompetensi,” bebernya
Yang membuat Djoelianto geram lagi, yaitu persoalan anggaran. Dimana yang rencananya dialokasikan untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Senada disampaikan aktivis yang juga Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi (GAK) RI DPC Nganjuk, Iwantoro SE. Dia menilai Pemkab Nganjuk tidak memiliki keseriusan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Karena sampai saat ini, masyarakat masih menunggu kejelasan kapan disalurkannya bantuan tersebut guna meringankan dampak virus corona.
Masih kata Iwantoro, pemerintah sejak lama sudah mengeluarkan sosial distancing, stay at home, dan physical distancing. Sementara untuk melaksanakan kebijakan itu masyarakat, tidak memiliki bekal untuk diam saat berada dirumah dan tidak beraktivitas.
“Kami sangat prihatin. Ini yang menjadi permasalahan dan perlu segera ditindaklanjuti Pemkab Nganjuk, atau Gugus Tugas Covid-19. Jangan sampai masyarakat di buat semakin sengsara,” ungkapnya
Atas kondisi penanganan dan penanggulangan covid-19 di Nganjuk, Gabungan Aktifis Djoelianto (DCW) Iwantoro (GAK), M.Nuril Syafaul Karim (Abpednas) mendesak untuk mengawasi anggaran dalam penanggulangan dan penanganan covid-19 yang menghabiskan milyaran serta rawan diselewengkan atau rawan dikorupsi.
“Kami akan layangkan surat ke KPK, agar mengawasi anggaran tersebut dan tidak di korupsi,” tegasnya. (Kus)
