Beritanasional.id, Meulaboh– Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pegadaian Syariah, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK) dan Pemuda Muhammadiyaha Aceh Barat, mensosialisasikan dan mengedukasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah, kegiatan yang bertajuk “Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah” itu digelar di Aula Setdakab Aceh Barat- Aceh, Jumat (6/9/19).
Kegiatan tersebut diharap mampu mendorong peningkatan pangsa pasar lembaga ekonomi syariah dan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai produk serta keunggulan dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.
kegiatan itu diikuti oleh 120 undangan. Peserta berasal dari berbagai kalangan, yakni organisasi masyarakat NU, Muhammadiyah, Pemda, Kampus dan Lembaga Keuangan.
Yunus selaku ketua panita menuturkan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dilaksanakan mengingat kebutuhan masyarakat Aceh akan lembaga keuangan syariah demikian tinggi saat ini.
“Pentingnya sosialisasi qanun ini dilaksanakan, karena tidak lain ini bagian dari implementasi Islam secara kaffah” tutur Yunus.
Seperti diketahui bahwa, akhir November 2018 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Disebutkan bahwa, tiga tahun setelah kebijakan syariah ini sah, seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) di Provinsi Aceh harus menganut prinsip syariah.
Aminullah Usman, Walikota Banda Aceh yang juga ketua MES provinsi Aceh, dalam kesempatan itu mengajak masyarakat untuk meninggalkan “praktek riba” dari aktivitas pengelolaan keuangan.
“Masyarakat harus meninggalkan “praktek riba” yang selama ini sering digunakan. Kini di Banda Aceh sudah menghadirkan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil Syariah (LKMS) bernama Mahirah Muamalah yang bertujuan untuk mendorong usaha-usaha mikro sebagai wujud pengentasan masalah ekonomi masyarakat kecil”, Papar mantan Dirut Bang Aceh itu. (Azhari)
