Bahas Formasi Kebutuhan Pegawai, Komisi IV dan I DPRD Situbondo Gelar Rapat Gabungan
BeritaNasional.id – SITUBONDO JAWA TIMUR – Membahas formasi kebutuhan pegawai, Komisi IV dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar rapat gabungan dengan Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo serta puluhan Forum Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT – PTT) Situbondo, Selasa (12/07/2022).
Keterangan yang disampaikan Andi Yulian Haryanto Kepala Bidang Pembinaan PTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa, kehadiran Forum GTT – PTT Situbondo itu untuk membahas regulasi formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Situbondo. “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo itu hanya menyiapkan datanya saja,” kata Andi.
Selain itu, sambung Andi, bahwa yang lulus passing grade ada sebanyak 513 orang. Sedangkan, kuota yang di usulkan pemerintah hanya 250 orang. “Kami telah mengusulkan lebih dari 250. Namun yang disetujui hanya 250 orang. Nanti, kita akan ada formulasi formulasi khusus untuk menghadapi penghapusan honorer pada tahun 2023. Formulasinya masih kita cari. Hal ini dilakukan supaya tenaga pendidikan itu dapat terpenuhi,” jelas Andi.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PKB H. Tolak Atin menyampaikan bahwa, rapat gabungan Komisi IV dengan Komisi I DPRD Situbondo, Dispendikbud, BKPSDM dan tenaga honorer P3K yang lolos passing grade membahas tentang kouta bagi tenaga honorer P3K yang lolos passing grade.
“Mereka berharap kuota yang diberikan oleh pemerintah daerah ini bisa mencukupi bagi tenaga honorer P3K yang lolos passing grade sebanyak 513 orang. Hal ini, tentunya menjadi perhatian kami untuk meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan kouta yang cukup pada mereka,” kata H. Tolak Atin.
Lebih lanjut, H Tolak Atin mengatakan bahwa, ketika ini dikaitkan dengan keuangan daerah, maka tidak relevan. “Jika dikaitkan dengan keuangan daerah, saya rasa ini hal tidak relevan. Karena banyak anggaran anggaran seperti sisa dari belanja pegawai masih cukup banyak sekitar 50 miliar lebih. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa di pahami oleh pemerintah daerah,” terangnya.
Oleh karena itu, kata H. Tolak Atin, pihaknya akan meminta kepada pemerintah daerah agar kouta untuk P3K khusus bidang pendidikan yang lolos passing grade agar terpenuhi. “Saya harap kouta calon P3K bidang pendidikan terpenuhi. Usulan oleh pemerintah sebanyak 250 untuk P3K bidang pendidikan dan 118 untuk tenaga kesehatan dan untuk PTT sekitar 82 dan jumlah totalnya sekitar 450 an. Ini masih kurang, tapi ini masih berlanjut,” jelas Tolak Atin.
Publisher : Heru Hartanto
Pewarta : As’ad zuhaidi anwar
