BeritaNasional.ID, SITUBONDO – Hasil pengawasan oleh Bawaslu Situbondo terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020 yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data pemilih mendapat saran untuk diperbaiki, Rabu (19/8/2020).
Proses pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh petugas pemutahiran data pemilih di 132 desa dan 4 kelurahan yang berlangsung mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. “Dalam konteks ini jajaran Bawaslu dan ad hoc Bawaslu melakukan pengawasan dalam tiga tahap,” jelas Muarif Ma’ruf Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Situbondo saat press release.
Lebih lanjut, Muarif Ma’ruf menerangkan bahwa, tiga tahapan yang dilakukan oleh ad hoc Bawaslu di 10 hari pertama melakukan pengawasan melekat terhadap Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), sepuluh 10 hari kedua melakukan audit monitoring dalam bentuk sempling terhadap proses coklik yang telah dilakukan oleh PPDP dan 10 hari ketiga melakukan analisis data terhadap hasil coklik yang telah dilakukan oleh PPDP dalam rentang waktu satu bulan.
“Selama pelaksanaan coklik di 17 kecamatan se Kabupaten Situbondo bahwa Panwaslu Kecamatan telah melayangkan pengiriman surat sebanyak 38 surat perbaikan kepada PPK terkait adanya permasalahan teknis coklik oleh PPDP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Muarif Ma’ruf.
Proses coklik yang benar, sambung Muarif Ma’ruf, tidak akan pernah menyisakan persoalan dan masalah. “Ketika terjadi permasalahan di lapangan berarti proses coklik oleh PPDP tidak benar adanya. Ketidak benaran itu, bisa karena menyalahi prosedur coklik,” ungkapnya.
Permasalahan yang muncul dari hasil pengawasan melekat yang dilakukan Banwaslu dan Adhoc Banwaslu, imbuh Muarif Ma’ruf, yakni PDPP tidak melakukan penempelan stiker atau formulir AA2KWK sebanyak 148 rumah. Selanjutnya, PPDP tidak melakukan coklik secara dor to dor atau melimpahkan kewenangannya terhadap orang lain yang tidak dapat SK sebanyak 5 PPDP.
Selanjutnya, kata Muarif Ma’ruf, PPDP yang tidak menggunakan protokol penanggulangan COVID-19 dalam teknis coklik yakni 3 PPDP. Dan PPDP yang tidak melakukan coklik terhadap 10 rumah hingga tanggal 13 Agustus 2020. “Jadi, press release ini kita sampaikan per tanggal 13 Agustus 2020,” bebernya.
Berikutnya, imbuh Muarif Ma’ruf, di 5 desa di Kecamatan Bungatan dilakukan perbaikan oleh penyelenggara teknis pada tanggal 14 Agustus 2020 lalu. “Selanjutnya di Dusun Merek, khususnya di lampujang, si macan dan si randa, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih dilakukan pencoklikan ulang di luar masa coklik yakni pada tanggal 14 Agustus 2020. Padahal, masa coklik berakhir pada tanggal 13 Agustus 2020,” katanya.
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan adhoc Bawaslu, sambung Muarif Ma’ruf, terdapat 536 pemilih potensial yang tidak memiliki data kependudukan. “Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Situbondo dalam masa coklik, yakni pada 10 hari pertama PKD, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan Bawaslu Kabupaten Situbondo melakukan pengawas meleket pada masa coklik. Sepuluh hari ke dua melakukan pengawasan terhadap 1210 TPS se Kabupaten Situbondo dan sepuluh hari terakhir melakukan audit terhadap seluruh pelaksanaan coklik,” tukasnya.
Anehnya, kata Muarif Ma’ruf, hingga saat ini pengawas pemilihan tidak di beri akses terhadap data pemilih yang tertuang dalam AKWK. “Kita hanya punya akses dalam pengawasan teknis coklik saja,” pungkasnya
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Murtapik, S.Sos dihadapan sejumlah wartawan mengatakan bahwa, terkait temuan Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Desa dan Kecamatan, semua sudah ditindak lanjuti dengan cara mengirimkan surat kepada PPK memberika saran perbaikan.
“Dalam saran perbaikan yang dikirim sudah disebutkan dibagian mana yang terjadi kekeliruan atau dianggap tidak sesuai dengan regulasi. Saran itu harus ditindak lanjuti oleh PPK, karena saran tersebut berkaitan melindungi hak pilih warga Situbondo yang memang mempunyai hak pili,” jelas Murtapik. Her
