BeritaNasional.ID Jakarta – Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan yang memancing komentar lawan politik, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Pernyataan Jokowi disampaikan ketika mengikuti Workshop Anggota DPRD PPP. Di sana, Presiden Jokowi menyampaikan informasi tentang harga BBM dan meminta masyarakat membandingkan kebijakan BBM era pemerintah sebelumnya — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dulu subsidi Rp340 trilliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa ngga ditanyakan? Sekarang subsidi sudah ngga ada untuk BBM, tapi harga bisa disamakan disini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat,” demikian pernyataan Presiden Jokowi yang dimuat berbagai media massa.
Lewat Twitter, Fadli Zon menyinggung dengan halus tetapi pedas.
“Pemimpin yang hobinya menyalahkan kepemimpinan sebelumnya, biasanya sedang menutupi kelemahan dan ketidakmampuannya,” tulis @fadlizon.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaeanmelalui website riesmi Demokrat menyampaikan bahwa pernyataan Jokowi menunjukkan kekurangmengertian tentang niaga BBM.
“Bagi saya pernyataan ini betul-betul menunjukkan Presiden tampaknya tidak mengerti niaga BBM seperti apa. Saya jelaskan supaya, dulu era SBY harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas USD 120 per barel. Sekarang harga minyak dunia ada di level sekitar USD 70 per barel bahkan 2 tahun berada di level USD 35 per barel. Anda tahu berapa harga premium per liter dengan harga minyak dunia USD 120 per barel? Premium akan berada di harga kisaran Rp15.000 per liter. Bila harga ini tidak di subsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu. Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah. Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU. Jawa Madura Bali (Jamali) itu satu harga. Non Jamali juga satu harga. Kalau di pengecer beda, tentu itu lumrah karena pengecer mencari untung. Ini terkait penyediaan SPBU di Papua yang jumlahnya memang terbatas,” kata dia. (dki1/bams)
