Beritanasional.Id, Banda Aceh – Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) DPD Provinsi Aceh, Safaruddin, meminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk dapat memaksimalkan peran BUMN di Aceh, agar keberadaan BUMN di Aceh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh secara luas.
“Kami minta agar Menteri BUMN dapat memaksimalkan keberadaan beberapa BUMN di Aceh supaya manfaat dari adanya BUMN tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas, di Aceh,” kata Safarudsdin melalui rilis yang diterima media ini, Sabtu, (2/11/19).
Menurut Safar, saat ini banyak BUMN di Aceh yang hanya beroreintasi bisnis saja, tetapi tidak melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana tujuan Negara dalam mendirikan BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Lanjut Safar, keterlibatan BUMN secara aktif tentu akan sangat membantu pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan, apalagi Aceh menjadi provinsi termiskin di sumatera menurut survey BPS tahun 2018.
“Keterpurukan ekonomi lemahnya daya beli, kurangnya lapangan kerja dan tingginya angka kemiskinan yang merupakan bagian dari kegagalan Pemerindah daerah di Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat penting menjadi perhatian dari Menteri BUMN,” tekannya lagi.
Ketua JAMAN Aceh sekaligus Ketua YARA Aceh ini berpendapat, Perlunya keterlibatan BUMN yang ada di Aceh guna membantu pemerintah provinsi Aceh agar dapat mewujudkan kesejahteraan social bagi masyarakat Aceh, meski Aceh memiliki dana otonomi yang besar, namun belum mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, secara merata.
BUMN perlu terjuntangan dalam pengentasan kemiskinan di Aceh saat ini, sebab jika hal ini masih saja dibiarkan maka potensi akan semakin buruk kedepan, mengingat tingkat kebutuhan akan semakin bertambah dan pendapatan serta sumber mata pencaharian masyarakat terus menyempit.
“Melalui dana CSR yang ada pada perusahaan BUMN pasti dapat mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Aceh,” sebutnya Safar.
Kecuali itu, JAMAN juga menyarankan kepada Pemerintah Aceh, agar memperbanyak berkomunikasi dengan Pemerintah pusat, khususnya dengan kementerian agar program yang ada di tingkat pusat (kementerian) dapat diakomudir dan ditempatkan di Aceh, sehingga dukungan bagi program pembangunan dapat lebih cepat dipacu.
JAMAN juga menyinggung soal kontrol pemerintah terhadap kegiatan yang dikerjakan di Aceh, sehingga peristiwa proyek keramba di Sabang tidak ada lagi kedepan. Peristiwa tersebut, tambah Safar, sangat berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat, sebab potensi yang dikembangkan oleh program pemerintah merupakan target yang sudah diperkirakan sebelumnya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Namun, lalainya kontrol dari pihak terkait justeru mengakibatkan bencana bagi semua pihak.
“Kami sarankan agar Plt Gubernur Aceh sering berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian yang kegiatanya selaran dengan kondisi alam di Aceh, jangan sampai kegiatan Kementerian di Aceh malah pemerintah Aceh tidak tahu seperti pembuatan keramba dari Kementerian KKP di Sabang yang kemudian menjadi temuan tindak pidana korupsi dengan kerugian puluhan milyar, yang akhirnya hasil dari kegiatan tersebut tidak bisa di nikmati oleh masyarakat Aceh,” demikian pesan dan saran Safaruddin. (Alan)
