Menghitung Peta Koalisi Pasca Pileg 2019
PKB Bisa Menjadi Singa Sekaligus Menjadi Macan Ompong
BeritaNasional.ID,
BONDOWOSO – PKB Bondowoso akan menjadi penentu utama dalam peta koalisi politik DPRD Bondowoso pasca Pileg 2019. Bahkan PKB juga akan menjadi bandul utama untuk menguasai parlemen, namun jika PKB lambat bergerak dalam menentukan arah koalisi DPRD mendatang, maka PKB tidak mendapatkan apa-apa meski jelas sebagai partai pemenang.
Ketua DPD Jaka Jatim, Jamharir mengemukakan bahwa jika PKB, PDIP dan PPP berkoalisi membangun pemerintahan, maka PKB akan mengalami kerugian yang cukup besar, sebab PKB hanya akan dijadikan alat legitimasi pemerintah agar selalu mengamini kebijakan pemerintah. “Kalau PKB berkoalisi dengan PPP dan PDIP maka itu merugikan secara politik, PKB tidak bisa mengontrol laju pemerintahan melainkan hanya dijadikan legitimasi mengamini kebijakan, namun hal positifnya, pemerintahan berjalan normal. Koalisi ini akan menjadi kekuatan yang tak bisa dilawan oleh siapapun karena memiliki 27 kursi,” katanya.
Demikian halnya apabila PKB meninggalkan PPP dan memilih berkoalisi dengan PDIP dan Golkar. Dengan komposisi 26 kursi, PKB juga tidak banyak mendapatkan keuntungan secara politik sebab PKB hanya akan mendapatkan citra buruk dalam setiap mengambil peranan politik. “Tidak bagus juga jika koalisi ini dibangun, justru PDIP yang akan mendapatkan keuntungan dan PKB hanya tercinta buruk di mata publik, apalagi PKB kalah di Pilkada,” tukasnya.
Yang memungkinkan, kata dia adalah koalisi antara PKB, PPP dan Golkar. Koalisi ini merupakan koalisi ideologis. Di tubuh Golkar ada banyak kader NU meskipun Golkar merupakan partai orde baru. “Dengan 26 kursi, maka koalisi ini sudah mampu menguasai parleman. Bisa membangun pemerintahan yang baik, namun di tubuh PPP sendiri ada banyak faksi yang tidak sejalan dengan orang-orang yang ada di tubuh PKB. Itu kendalanya,” terangnya.
Jalan tengahnya, kata Jamharir adalah PKB berkoalisi dengan Golkar dan Gerindra. Koalisi ini merupakan koalisi nasionalis yang bisa mengontrol laju pemerintahan. PKB akan lebih leluasa sehingga mitra kritis pemerintah lebih terasa. Apalagi di dalam tubuh partai ini terdapat banyak kader muda energik dan mantan aktivis. Mereka tentu bisa mewarnai dan pemerintahan berjalan dinamis.
“Memang, ketua DPC PKB, H. Ahmad Dafir dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa PKB tidak mengenal istilah oposisi namun dalam satu sisi, ia selalu mengatakan bahwa dalam politik harus jelas jenis kelaminnya, kompromi atau konfrontasi,” ujarnya.
Untuk itu PKB harus lebih cepat mengambil keputusan arah koalisi sebelum Pemerintah melakukan kompromi politik dengan partai partai yang memiliki perolehan kursi siginifikan. Jika PKB telat mengambil momentum tersebut maka PKB hanya menjadi macan ompong. “Namun kalau saya melihat langkah politik PKB dengan bersilaturahmi ke PCNU beberapa waktu lalu, hal itu merupakan salah satu bagian dari upaya PKB dalam menciptakan arah pembangunan di Bondowoso. PKB itu cerdas,” katanya. (Muhlis)
Caption : Jamharir (baju merah), bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
