Mengintip Relasi Antara Legislatif & Ekskutif Jika Dhafir Atau Tohari Ketua DPRD

BeritaNasional.ID,
BONDOWOSO – Kemenangan PKB Kabupaten Bondowoso di Pemilu legislatif pada 17 April tahun 2019 kemarin dipastikan akan mengubah peta politik Bondowoso. Tak sedikit sejumlah pihak yang ingin mengetahui bagaimana kira kira relasi dan hubungan politik antara Pendopo Bupati (Pemerintah Daerah) dengan DPRD Bondowoso. Sebab, hal itu sangat menentukan laju pembangunan Kabupaten Bondowoso selama 5 tahun ke depan.

“Ketika Amin Said Husni berkuasa, menjadi bupati dua periode, hubungan pendopo dan Tenggarang sangat harmonis. Tak heran jika berbagai kebijakan pemkab langsung mendapat respon positif dari Rumah Tenggarang. Apalagi, saat itu ketua DPRD, Ahmad Dhafir yang juga ketua PKB, berhasil mengkonsolider partai-partai pemilik kursi di DPRD Bondowoso untuk mendukung pemerintah dan menjadi bagian dari koalisi partai pemerintah, PKB. Tersisa, PDI Perjuangan dan Gerindra yang menunjukkan sikap oposisi,” demikian sebagaimana ditulis oleh dosen sosial dan politik UIN Surabaya, M. Saiful Bahar, MSi di akun Facebooknya.

Namun, lanjut Bahar, kondisi politik saat ini tidak sama dengan 10 tahun lalu pasca kekalahan PKB dalam Pilkada 2019 kemarin. Pendopo dikuasai PPP dan PDI Perjuangan yang berhasil mengantarkan duet Salwa – Irwan. Disisi lain, saat ini PKB menjadi partai yang memperoleh kursi terbanyak. PKB yang keluar sebagai pemenang, berhak mendudukkan kadernya sebagai ketua DPRD.

“Ada Ahmad Dhafir dan Tohari yang berpeluang besar menjadi ketua. Mekanisme di internal PKB yang akan menentukan siapa yang akan ditunjuk. Naga-naganya, Ahmad Dhafir lebih berpeluang. Nah, jika Ahmad Dhafir yang kembali memimpin DPRD Bondowoso, maka ketegangan sisa-sisa pilbup mungkin akan terasa. Ini sekedar prediksi ya,” lontar Bahar.

Beberapa birokrat yang selama ini dekat dengan PKB, merasa mendapat angin segar. Mereka yang sempat di “buang” merasa mendapat perlindungan lagi karena bagaimanapun pengaruh Dhafir tentu sangat diperhatikan.

Tapi apakah PKB akan kembali sukses menkonsolidasi partai-partai menjadi koalisi sebagaimana periode sebelumnya.

“Ini tak mudah. Namun melihat kelihaian Ahmad Dhafir dan Tohari, koalisi sangat mungkin terbentuk,” paparnya.

Jika PPP dan PDI Perjuangan tetap solid, mereka hanya memiliki 14 kursi, dengan asumsi PDI Perjuangan dapat 7 dan PPP dapat 7 juga. Persis sama dengan PKB yang diasumsikan memiliki minimal 14 kursi.

“Tinggal siapa yang lebih cepat dan berhasil meyakinkan partai lain masuk ke kubu pemerintah bersama PPP dan PDI Perjuangan atau bergabung dengan kubu oposisi bersama PKB,” ujar Bahar.

Menurut Bahar, elit partai akan menentukan siapa yang lebih cepat dan lebih meyakinkan. Irwan Bahtiar dan Buchori atau duet Ahmad Dhafir dan Tohari ?.

“Atau, jangan-jangan, akan ada main mata antara
PPP atau PDI Perjuangan dengan PKB ? Sangat mungkin terjadi. Ini politik. Serba mungkin,” tegas Bahar.

Jika ukurannya sejarah dan latar belakang konstituen, PKB lebih dekat dengan PPP. Dan jika itu terjadi, bisa dipastikan jalan pemerintahan akan lebih stabil.

Namun apabila ukurannya adalah ideologi partai, PKB lebih dekat dengan PDI Perjuangan. Dan jika itu yang terjadi, maka hampir bisa dipastikan, pilbup 2023 akan menjadi milik koalisi dua partai ini.

Bagaimana dengan Golkar, Gerindra dan PKS, tiga partai yang menduduki posisi tengah di perolehan pilleg 2019 saat ini ?

“Ini hal lain, yang perlu didiskusikan juga. Bukan hal mustahil, bahwa merekalah yang akhirnya menjadi penentu, bukankah dalam politik ada ungkapan the small is the winner,” tutupnya. (Muhlis)

Caption : M. Saiful Bahar, dozen politik UIN