BERITANASIONAL.ID, BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA – Ketua Forum komunikasi peduli pedagang pasar Mawasangka (FKP3M) Rasid Ande sebut Sahiruddin tidak layak menjadi Camat Mawasangka, Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebab menurutnya, Sahiruddin menganggap para pedagang dipasar sebagai provokator. Karena pasar telah bertambah fungsinya sebagai tempat untuk mengolah isu.
“Dihadapan DPRD komisi I dan sebahagian pedagang yang sempat hadir dalam RDP kemarin dia (Sahiruddin) sebut dipasar itu bukan cuman hanya perputaran ekonomi tetapi juga perputaran isu. Parahnya dia sempat bilang jangan ada yang mau jadi pahlawan. Ini siapa yang dia maksud,” tulis Rasid melaui pesan WhatsAppnya saat dikonfirmasi, Selasa (19/10/2021).
Mestinya, lanjut Rasid, selaku Camat Sahiruddin harus membela hak hak pedagang bukan malah memojokannya.
Parahnya sebagai camat, tak satupun solusi yang diberikan pemerintah untuk para pelaku pasar agar bagaimana mengurai permasalahan yang terjadi.
Padahal, kedatangan FKP3M ke kantor DPRD Buteng kemarin hanya membawa beberapa aspirasi demi kenyaamanan para pedagang.
“Kami hanya mau memperjelas status dan letak pasar. Selain itu juga kami hanya meminta agar pengelolaan pasar kembali dikelola oleh pemerintah kelurahan sebagai penanggungjawab wilayah,” sambungnya.
Jika terakomodir, FKP3M nantinya akan membantu Kelurahan dalam pengelolaan pasar dengan struktur yang jelas.
“Agar bidang sosial ekonomi kemasyarakatan (retribusi dan iuran bulanan) lebih transparan krn ini uangx pelaku pasar. Bidang Keamanan (dulu kepala pasar sekrng penjagaan malam), Bidang Kebersihan biar tetap terlihat bersih, Bidang ketertiban (pengaturan Kendaraan Roda 2, 4, seperti bongkar muat). Makanya FKP3M Hadir membuka lapangan kerja bagi saudara2 kita terkait pengelolaan pasar swadaya dgn melibatkan pihak Pemerintah Kelurahan dan pihak terkait seperti Kepolisian, DISHUB dan lainnya,” tulisnya lagi.
Sementara retribusi, sambung mantan tenaga ahli tersebut, meminta agar para pelaku pasar tidak perlu lagi membayar iuran seperti yang selama ini dilakukan.
“Krn tdk ada konsideran hukum dan regulasi yg mengatur ttg pajak, retribusi dan iuran lainnya dlm keberadaan pasar swadaya, kalaupun pihak BPKAD harus mendapatkan PAD untuk Daerah kami jg mau tapi jgn mereka yg atur pengelolaannya mereka terima hasil dr proyeksi yg kami buat, nanti kami buat proyeksi pendapatan retribusi baru di porsikan porsentase masing2, untuk kami setor di kelurahan, kecamatan sebagai kepala wilayah dan pemda (BPKAD),” bebernya.
Diujung kalimat, Rasid kemudian meminta kepada Bupati Samahuddin agar secepatnya mengevaluasi kinerja Camat Mawasangka, Sahiruddin.
“Kalau begini bagusnya kasih pindah sj itu camat di talaga kemudian gantikan Herman saja. Dia(Herman) orang mawasangka dan banyak yang senang kalau dia jadi camat,” ungkapnya.
“Oiya saya mau tegaskan lagi kalau kami (FKP3M) bukan pahlawan tapi peduli dgn isu yg berkembang,” tutup Rasid (Win)
