BeritaNasional.ID, Gorontalo – Dalam rangka menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Rangka Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang digelar selama 2 hari di Hotel Damhil Kota Gorontalo dari tanggal 19 hingga 20 November 2022.
Sosialisasi ini menghadirkan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diwakili oleh satuan kerja/dinas terkait serta pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Moh.Fahri Kaluku saat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut memaparkan bahwa jumlah pelanggaran pemilu terbesar adalah berasal dari ASN baik di Provinsi Gorontalo maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sehingga, kata Fahri, jelang pelaksanaan pesta demokrasi pada pemilu serentak tahun 2024 ini Bawaslu bersama Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sepakat untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang didalamnya sepakat diantaranya untuk melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN pada instansi pemerintah dan pembentukan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing.
“Semangat ini dilatarbelakangi karena melihat netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar event Pemilu dan Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil,”kata Fahri, Sabtu (19/11/2022).
Lebih lanjut Fahri mengatakan bahwa posisi ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan tidak lepas dari sorotan publik, karena mampu menggerakkan potensi sosial dan politik.
“Sehingga ASN yang netral akan menjamin birokrasi yang kuat, serta mendukung iklim demokrasi yang sehat dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, mandiri serta jujur dan adil,”terangnya.
Fahri berharap netralitas bagi ASN secara umum bukan hanya dalam konteks pemilihan umum, namun juga terhadap seluruh urusan yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat.
“Netralitas bagi ASN ini harus terus menjadi paradigma pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk itu, pembinaan secara terus menerus kepada para ASN dilakukan untuk menegakan netralitas oleh dirinya dan lingkungan di sekitarnya,”pungkasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, saat menjadi narasumber sekaligus menutup kegiatan Sosialisasi tersebut mengatakan bahwa netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 memang sudah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan turunannya.
“Sehingga kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan tentu harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,”kata Merlan, Minggu (20/11/2022).
Diakhir sambutannya, Merlan juga meminta kepada Bawaslu untuk menjadi pengawas pemilu yang netral.
“Saya berharap agar Bawaslu menjadi pengawas pemilu yang netral sehingga harapan kita semua pemilu serentak tahun 2024 ini bisa berjalan aman, damai, tenteram dan menjadikan pemilu yang benar-benar menghasilkan pemimpin sesuai pilihan rakyat,” tutup Merlan. (Noka)
