DPRD Prov Sulbar

Ruslan.S.Sos Hadiri Rapat Komisi III DPRD Sulbar Bersama Bappeda

Sulbar.Beritanasional.id — Komisi III DPRD Sulbar menggelar rapat dengan mitra kerjanya yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar di gedung DPRD Sulbar, Selasa (16/6). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Ir A Muslim Fattah. Rabu . 17 Juni

Turut hadir Ketua Komisi III, Rayu SE, Sekretaris Komisi III, H Kalma Katta dan para anggota Komisi III, masing-masing H Damris, Arif Dg Mattemu, Ruslan, Yusril Nur, Syarifuddin SH, Jussetbudi Bombang, dan Andi Muhammad Qisyari AMD. Sedangkan dari mitra Komisi III yang hadir, yaitu Kepala Bappeda Sulbar, Dr Junda Maulana bersama para kepala bidangnya.

Muslim Fattah pada kesempatan tersebut, mengatakan, perlu secara komprehensif terhadap program yang dimasukkan pada anggaran berdasarkan program dan perencanaan.

”Perlu ada kajian dalam menentukan anggaran pada setiap OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada di Pemprov Sulbar. Sehingga anggaran yang ada pada masing-masing OPD tersebut dengan secara tertata dengan baik pada program yang dimasukkan,” kata Muslim Fattah di hadapan kepala Bappeda Sulbar dan jajarannya.

Ketua Komisi III, Rayu, menyampaikan, perlu ada kejelasan terhadap program yang direcanakan masing-masing OPD. Sehingga program yang ada pada OPD Pemprov Sulbar pro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Pasangkayu ini mengharapkan, perlu ada perbaikan sistem terhadap anggaran pada program pembangunan serta perbaikan sistem ekonomi masyarakat ke depan pada sistem pemulihan ekonomi masyarakat.

”Bappeda harus melakukan perencanaan lebih rasional terhadap perencanaan nantinya. Sehingga pada penetapan setiap item yang dimasukkan pada masing-masing OPD yang ada di Pemprov Sulbar, akan mengarah pada keperpihakan kepada masyarakat. Sehingga setiap program yang dilaksanakan masing-masing OPD di Pemprov Sulbar ini, bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar politisi dari Partai PDIP ini.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan, dalam anggaran yang masuk pada anggaran direcofusing sebesar 50 persen. Itu didasari dari Kementerian Keuangan. Dari Rp165 miliar lebih dimasukkan dalam belanja tak terduga sebesar Rp150 miliar. Masing-masing OPD menyusun anggaran. Dan pos anggaran belanja tak terduga sebesar Rp111 miliar. Dan besar asumsinya menyusun standar sedang.

Lanjut Junda Maulana mengatakan, dalam permasalahan Covid-19 dalam perencanaan awal sampai Desember. Maka pada asumsi sedang yang digunakan, pada penanganannya sampai September. Pihak OPD telah direview oleh Inspektorat pada pembelanjaan tersebut. Dan kenyataannya tidak separah dengan provinsi lain.

”Jadi penarikan anggaran yang tidak terpakai itu akan kita gunakan pada manfaat produktif kepada masyarakat yang terdampak ekonominya dengan adanya pandemi Covid-19. Semua kabupaten saat itu yang tidak terpenuhi pada anggaran recofusingnya sebesar 50 persen, maka anggarannya akan dipending atau ditunda,” tutur Junda Maulana.

Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Rayu, mengatakan, anggaran yang ada terhadap dana recofusing dan belum difungsikan, agar digunakan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19

H Damris selaku anggota DPRD Sulbar, menyampaikan, perlu pihak Bappeda menghitung terhadap masing-masing OPD anggaran yang belum terbayarkan, maka itu harus diselesaikan. Sehingga bisa diketahui sisa anggaran yang ada pada tim Covid-19.

”Sehingga kita akan ketahui sisanya yang tidak digunakan pada dana Covid-19,” ungkap Damris.

Ketua Bapeda Sulbar, Junda Maulana, mengatakan, nantinya akan dilihat dulu kondisi pada new normal 14 hari ke depan untuk melihat kondisi terhadap masalah Covid-19. ”Jika memang sudah rendah dan kondisinya turun, kita baru lakukan langkah untuk penghitungan sisa dari audit anggaran yang digunakan untuk Covid. Kita rencanakan pada bulan Juli depan, sudah dapat dihitung sisa anggaran yang digunakan untuk Covid-19,” tutur Junda Maulana.

Sedangkan Yusril Nur, anggota DPRD Provinsi Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Pasangkayu, menyampaikan, perlu ada perbaikan pada leding sektor. Laju pembangunan di Sulbar ini, untuk tidak tertinggal terhadap capaian pada subsektor pembangunan di Sulbar.

”Kami berharap perlu ada perbaikan. Sehingga ada perubahan signifikan. Maka diharapkan ada perubahan pada kebijakan pembangunan kita di Sulbar,” ujar Yusril  Nur

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close