Beritanasional.Id, Banda Aceh – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh(YARA), Safaruddin, memperingatkan somasi Plt Gubernur Aceh untuk membatalkan pengadaan mobil dinas yang di alokasikan dalam APBA dan APBA Perubahan tahun 2019.
“Perlu kami sampaikan kepada Plt Gubernur Aceh, bahwa pengadaan mobil dinas tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh, apalagi pada tahun 2019 ini Pemerintah Aceh justru menunda pembangunan rumah dhuafa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh,” kata Ketua YARA melalui pesan Whast App yang diterima media ini, Rabu (20/11/19).
Dilanjutkannya, bahwa pihaknya mengingatkan bahwa Pemerintah Aceh sebagai pelayan masyarakat, agar lebih mengutamakan kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Aceh sebagaimana telah di jamin oleh konstitusi.
Menurut Safaruddin, alasan pengadaan Mobil dinas itu dilakukan karena mobil operasional yang digunakan saat ini relatif sudah tua, sehingga pengadaan itu dinilai sudah patut sangatlah melukai hati masyarakat Aceh. Padahal Mobil dinas yang sudah ada masih bisa dipakai untuk oprasional urusan pemerintahan.
Mengingat kondisi saat ini ada ribuan masyarakat Aceh, masih tinggal dalam rumah tidak layak huni, akibatnya Aceh tercatat sebagai daerah termiskin di sumatra. Ironisnya, ditengah menyandang status termiskin tersebut, pemerintah malah ambisi untuk terkesan bermewah mewahan dengan menggantikan kendaraan dinas secara mendadak.
Oleh karena itu, YARA minta kepada Plt Gubernur Aceh, untuk membatalkan pengadaan mobil dinas tersebut paling lama dua hari sejak tanggal surat somasi tersebut dilayangkan, bahkan YARA juga mengancam jika tidak digubris Somasi tersebut, aka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Jika somasi ini tidak diindahkan maka kami akan menempuh jalur hukum, baik kepada Pemerintah Aceh maupun dinas penerima mobil dinas tersebut,” demikian pungkas Safaruddin.
Sebagaimana diketahui, sepekan terakhir muncul informasi ke muka publik terkait dengan rencana pengadaan kendaraan Dinas (Mobil dinas) yang direncanakan diadakan dalam tahun 2019 ini dengan jumlah anggaran mencapai Rp 100 Milyar.seiring dengan informasi tersebut maka lahirlah berbagai protes dari berbagai pihak yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh.
Semua pihak menyesalkan sikap Pemerintah Aceh tersebut dalam soal rencana tersebut dan tidak cuma menyesalkan, tapi hampir seluruh elemen masyarakat meminta agar rencana tersebut segera dibatalkan, mengingat kendaraan Dinas yang sedang digunakan masih dalam kondisi layak.
Kecuali itu, pasca rencana tersebut mencuat ke muka publik berbagai caci maki pun bermunculan terutama melalui media sosial, yang diarahkan kepada Plt Gubernur Aceh. (Alan)
