Beritanasional.Id, Calang – Setelah sejumlah Lembaga pemerhati sosial dan kontrol kinerja Pemerintah Aceh, yang melayangkan sejumlah protesnya pasca pembatalan pembangunan 1.100 Rumah duafa tahun 2019. Kini suara pedas yang dialamatkan kepada Pemerintah Aceh mulai disuarakan oleh lini Kabupaten/Kota di Aceh.
Hazami, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Jaya, melalui pesan Whast App (WA) kepada media ini mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh, sangat menyakiti hati rakyat. Penundaan pembangunan Rumah duafa tahun 2019 yang sebelumnya sudah dinyatakan harus dikerjakan segera, adalah sebagai bentuk sikap Pemerintah Aceh yang tidak konsiaten.
Mengapa tidak, lanjut Hazami, ribuan keluarga dan jiwa masyarakat miskin, calon penerima bantuan tersebut telah merasa bahagia dengan dikeluarkannya insteruksi Gubernur kepada Baitul Mal Aceh beberapa waktu lalu, memberikan harapan pasti bagi mereka yang sedang menanti. Al hasil program tersebut tiba tiba dibatalkan begitu saja.
“Ini adalah bukti ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola kinerjanya, seharusnya program tersebut tidak dibatalkan tapi langsung dijalankan, meski tidak berhasil merealisasi sepenuhnya,” kata Hazami, melalui Pesan Medsos, Minggu (24/11/19).
Hazami, mengaku sangat menyanyangkan sikap Pemerintah Aceh itu, dikarenakan sejalan dengan dibatalkan realisasi program pembangunan rumah duafa yang bersumber dana dari Zakat hamba Allah itu, malah mewacanakan membeli mobil mewah untuk SKPA dengan jumlah anggaran yang digelontorkan hingga Rp 100 Milyar.
“Ini kan sama dengan menginjak injak harga diri rakyat kecil, bukan melaksanakan program yang sudah diikrarkan, malah ingin membeli mobil mewah, sebenarnya mereka (Pemerintah Aceh) punya hati atau tidak,” timpal Hazami lagi.
Pada pesan selanjutnya Hazami, juga mengaku sangat prihatin jika progam yang telah disiapkan sejak 2018 itu gagal dan ternyata menyimpan berbagai kepentingan lain di balik semua itu.
“Semoga batalnya pembangunan rumah kepada Kaum duafa ini tidak diselimuti oleh kepentingan bejat, bila tidak sunggung sangat kita sayangkan dan kecewa dengan kinerja Pemerintah Aceh,” tegasnya lagi.
Diakhir pesannya, Politisi PNA ini berharap agar Pemerintah Aceh tidak menzhalimi masyarakat miskin demi mengakomudir hasrat kelompok dan konco konconya, sebab anggaran yang digunakan adalah bersumber dari bantuan umat (Zakat/infak) yang seharusnya harus direalisasi sesuai dengan aturan Agama Islam.
“Itu uang zakat dan infak yang harus diperuntukkan kepada kaum yang lemah sebagaimana yang diatur dalam Agama Islam, bukan untuk membalas jasa politik,” demikian pungkasnya.
Sementara dikutip dari salah satu media on line edisi Minggu (24/11/19) Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Rahmat Raden, membantah jika disebutkan program pembangunan Rumah duafa itu dibatalkan, tapi dia menyebutkan program tersebut ditunda dengan dalih tidak cukup waktu untuk merealisasi 1.100 rumah yang harus dibangun di seluruh Kabupatem Kota di Aceh.
Rahmat mengakui program tersebut akan kembali dituang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2020, “artinya: pembangunan Rumah Duafa itu akan direalisasi pada tahun 2020 memdatang.
“Pembangunan rumah ini ditunda karena secara perhitungan waktu sudah tidak cukup lagi untuk dilanjutkan pengerjaan pembangunannya. Pembangunan dilanjutkan pada 2020,” demikian kata Rahmat Raden, sebagaimana yang dirilis di media on line tersebut. (Alan)
