Politik Suaka Imigran Australia: Proses Kebijakan Australia dan Permasalahan yang Dihadapi

Australia merupakan negara yang besar dan satu-satunya negara yang berada di daratan benua Australia. Negara Australia memiliki Indeks kemajuan di segala sektor yang membuatnya menjadi sebuah negara yang sangat maju di antara negara-negara di sekitarnya. Australia sendiri secara geopolitik telah lama menjadi acuan atau tujuan bagi para pencari suaka dari berbagai belahan dunia, karena Australia merupakan tempat yang strategis dan maju sehingga banyak para pencari suaka menjadikan Australia sebagai tujuan utama dalam mencari suaka imigrasi untuk mencari kesejahteraan mereka. Semenjak abad 20-an  pemerintah Australia terus mencoba dan menciptakan serta mengembangkan kebijakan suaka imigran yang bertujuan untuk mengontrol masuknya para pencari suaka terutama untuk mereka yang memasuki wilayah Australia secara ilegal, hingga kebijakan-kebijakan itu telah membawa segala bentuk permasalahan yang juga menciptakan tantangan politik dan sosial bagi Australia.

Sepanjang periodenya, pemerintah federal Australia telah melakukan banyak perubahan kebijakan suaka imigran. Sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an, Australia menciptakan program “Ten Pound Poms.” Yang dimana pemerintah federal Australia secara aktif mengundang imigran dari kawasan Eropa yang melingkupi orang-orang Inggris, Yugoslavia, Yunani, dan Italia setelah masa perang dunia kedua terjadi. Namun seiring perkembangan waktu pemerintah federal Australia beralih untuk menerima imigran dari wilayah Asia Tenggara dan wilayah Timur Tengah.

Dalam perkembangan waktunya, kebijakan suaka imigran Australia mengalami perubahan yang signifikan, dimana sekitar tahun 1992 ketika pemerintah Howard mulai menciptakan kebijakan yang mengarah kepada upaya pengetatan penerimaan para pencari suaka yang memasuki wilayah Australia dengan menahan para pencari suaka tersebut. Sejak saat itu maka pemerintah Australia telah mulai mengadopsi kebijakan yang lebih keras dan ketat dalam menanggulangi pencari suaka yang masuk ke wilayah Australia secara ilegal. Kebijakan ketat lainnya dapat dilihat dari kebijakan dari pemerintah Tony Abbott yang menginstruksikan untuk melaksanakan kebijakan “turn back the boat” kepada pihak Otoritas keamanan laut untuk menghalau perahu yang mencoba memasuki wilayah Australia secara ilegal. Dilansir dari Migration Policy Institute, kebijakan kontroversial yang diciptakan oleh pemerintahan Tony Abbott ini dilakukan sebagai tujuan untuk mencegah tingkat arus imigrasi yang tidak teratur.

Hal terkait telah menjadi sebuah tantangan bagi Australia dalam mempertahankan keamanan negara serta kenyamanan bagi warga negara. Dalam sisi perpolitikan internasional telah membawa Australia kepada posisi yang sulit dimana beberapa negara telah mengecam kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia itu juga telah membawa dampak yang merugikan bagi negara-negara tetangganya termasuk Indonesia dan beberapa negara kepulauan Oseania lainnya. Namun disisi lain juga, pemerintah Australia juga menerapkan sebuah kebijakan yang membawa Australia ke dalam tekanan yang besar dimana pemerintah Australia memberlakukan kebijakan “offshore processing” mengakibatkan Australia mendapat perhatian internasional karena kondisi di pusat penahanan seperti Manus Island dan Nauru, yang ditempati oleh pencari suaka yang mencoba mencapai Australia dengan kapal. Ini telah menimbulkan keprihatinan terkait hak asasi manusia. Selain itu, ketegangan politik di dalam negeri terkait dengan isu suaka semakin meningkat. Isu-isu seperti kebijakan imigrasi, batasan jumlah pengungsi yang diterima, dan penanganan pencari suaka yang datang secara ilegal terus memicu pemecahan kelompok pro dan kontra serta perdebatan politik yang sengit di Australia.

Sepanjang periode penerimaan imigran masuk ke wilayah Australia sebagai upaya menambah populasi warganegara membuat beberapa dampak buruk berdatangan dari dua arah yaitu dampak dari luar dan dari dalam. Penerimaan imigran ini mengakibatkan arus masuknya para pencari suaka imigran menjadi tidak teratur bahkan hingga munculnya beberapa kasus masuknya para imigran gelap ke wilayah Australia, dari dampak itu tentunya mengakibatkan beberapa masalah dalam sisi pertahanan dan ketahanan wilayah Australia, terjadinya kesenjangan sosial hingga ekonomi dalam wilayah Australia serta beberapa permasalahan lainnya. Permasalahan seperti itu membuat pemerintah federal Australia harus tegas dan melakukan kebijakan yang masif untuk menahan jumlah arus imigran yang mencoba memasuki wilayah Australia, meskipun kebijakan ini muncul atas perhatian pemerintah dalam mempertahankan pertahanan negara kendati demikian hal ini menjadi sebuah permasalahan baru bagi Australia dalam kancah perpolitikan internasional, banyaknya gerakan HAM yang mulai mengkritik sikap Australia terhadap para pencari suaka imigran hingga organisasi internasional seperti PBB juga menyayangkan sikap Australia yang dinilai tidak mengamalkan asas kemanusiaan membawa Australia kepada sebuah citra yang buruk dalam hal imigran. “Menurut saya kebijakan seperti itu dapat berpengaruh kepada citra negara Australia itu sendiri dimata dimasyarakat internasional, Australia dianggap kurang ramah terhadap pengungsi dan melanggar hak asasi manusia, hal seperti itu dapat merusak reputasi negara dipanggung global.” Ucap Rafila Ridho Illahi yang merupakan seorang mahasiswa tahun kedua Ilmu Hubungan Internasional UNAND.

Fakta yang terjadi di dalam negeri Australia menunjukkan hal yang kontras antara pihak pro dan kontra terhadap kebijakan yang diupayakan pemerintah federal Australia. Kebijakan internasional Australia terhadap pencari suaka imigran yang dilakukan secara masif ini telah menciptakan dua kubu yang tentunya memiliki pemahaman dan ideologis yang berseberangan satu sama lain, masyarakat yang pro terhadap kebijakan Australia ini menilai bahwa negara Australia memiliki hak yang jelas dalam mengupayakan mempertahankan kestabilan wilayah negaranya dan memperkukuh eksistensi nasionalisme Australia. Hal yang berbeda terjadi kepada kubu yang kontra terhadap kebijakan ini karena mereka menilai ini sebagai pelanggaran HAM dan tentunya mereka berada pada pendekatan humaniter yang mendukung para pencari suaka untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia. “Untuk saya lihat masyarakat Australia ada yang mendukung ketat terhadap kebijakan imigrasi suaka, karena mereka mementingkan keamanan nasional negara dan disisi lain juga ada yang mendukung pendekatan humaniter terhadap imigrasi dari suaka, karena mereka cenderung membela ham para pengungsi. Mungkin perbedaan pemahaman seperti ini juga dipengaruhi oleh perbedaan generasi.” Ucap pendapat Rafila Ridho Illahi mengenai perspektif masyarakat Australia terhadap kebijakan internasional Australia.

Selain perbedaan pemahaman ini terjadi dalam negeri, beberapa orang dari luar Australia apabila membaca bahkan memiliki informasi lebih detail mengenai sejarah dan proses kebijakan suaka imigran ini tentunya akan memiliki perspektif masing-masing terhadap apa yang mereka ketahui. “Menurut saya, kebijakan manusiawi Australia  bisa membawa mereka ke masalah yang serius karena semakin banyaknya pengungsi yang datang mereka pasti membutuhkan ketercukupan dalam kebutuhan mereka sehari hari, mungkin juga bakal banyak negara yang menentang kebijakan manusiawi Australia tersebut.” Tutur kata Muhammad Rizki Effendi, seorang mahasiswa tahun kedua Ilmu Sejarah UNAND.

Meskipun pemerintah federal Australia terlihat tegas dalam penerimaan dan penyaringan para pencari suaka imigran, para imigran sebenarnya dapat memasuki wilayah Australia apabila mereka dinilai memasuki wilayah Australia secara legal dan hal itu harus para imigran lakukan dengan melakukan beberapa administrasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah federal Australia sebelumnya guna menyaring para pencari suaka imigran yang mencoba memasuki wilayah Australia dengan cara yang ilegal. Pemerintah federal Australia juga menjamin para imigran yang secara legal memasuki wilayah Australia dapat berintegrasi dengan masyarakat-masyarakat Australia lainnya dengan beberapa program yang Australia miliki. “Saya berpendapat bahwa dengan memberikan Visa Kemanusiaan, Layanan Penyertaan, Dukungan Kesejahteraan, Pendidikan, Program Pelatihan Kerja dan pendampingan sudah merupakan sebagian dari cara pemerintah Australia dalam mengintegrasikan para imigran dengan masyarakat Australia lainnya agar tidak terjadi beberapa permasalahan sosial yang baru.” Ucap Aditya Wahyu Febrian, seorang mahasiswa Ilmu Sejarah di UNAND.

Permasalahan perpolitikan suaka di Australia telah menciptakan pengaruh yang besar untuk masyarakat Australia yang terlihat dari bagaimana munculnya kelompok yang mendukung para pencari suaka atas dasar hak asasi manusia yang harus dimiliki semua orang dan terdapat juga kelompok yang mendukung kebijakan suaka yang lebih lunak dan para pendukung kebijakan suaka yang keras dan tegas, isu-isu seperti ini telah menjadi sebuah agenda politik yang rutin ditunjukkan dalam periode pemilihan umum yang juga mempengaruhi arah kebijakan pemerintah federal Australia kedepannya. Dalam ranah politik internasional, Australia juga berkomitmen untuk memberi bantuan kepada para pengungsi tingkat internasional melalui bantuan kemanusiaan. Hal ini menjadi topik yang hangat di Australia tentang sejauh mana pemerintah federal Australia berperan penuh dalam menangani krisis seluruh pengungsi di dunia. (*)